Dumai (ANTARA News) - Berdasarkan pantauan satelite NOAA 18 yang dirangkum Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Riau di Pekanbaru menunjukkan pertumbuhan titik api di Sumatra terus meningkat hingga mencapai 131 titik.
Seorang staf atau analis BMKG Riau, Selamat Riyadi, kepada ANTARA di Dumai, Kamis, mengatakan, jumlah titik api di Sumatra terpantau terus meningkat, jika sebelumnya hanya sekitar 35 titik api atau "hotspot", kali ini sudah mencapai 131 titik.
"Jumlah ini merupakan yang terbanyak sepanjang 2011 dan diprediksi akan terus meningkat apabila cuaca terus tidak menunjukkan adanya potensi hujan," katanya.
Saat ini kata dia, 131 titik api tersebut tersebar di seluruh wilayah Sumatra, namun tetap Riau mendominasi angka tertinggi dengan jumlah 79 hotspot.
Sebanyak 79 hotspot tersebut, kata Selamat Riyadi, terpantau di Kabupaten Kampar dua, kemudian Kabupaten Indragiri Hulu, Rokan Hulu dan Kota Dumai masing-masing empat titik api.
Selanjutnya kata Selamat, Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak lima titik api, Pelalawan dan Siak, masing-masing enam titik, dan terbanyak kemunculan titik api yakni Kabupaten Rokan Hilir dengan 42 hotspot.
"Bertumbuhan titik api berpotensi terus meningkat mengingat suhu udara di sejumlah wilayah Sumatra khususnya Riau terus berada diatas 33 derajat celsius," ujarnya.
Selamat menjelaskan, cuaca panas yang menyulut kekeringan hingga kemunculan titik api akan terus bertahan hingga beberapa pekan ke depan.
"Meski demikian, peluang hujan masih tetap ada dengan intensitas sedang hingga ringan," imbuhnya.
Jumat, 24 Juni 2011
Perubahan Iklim Penyebab Berkembangnya Wereng
Yogyakarta (ANTARA News) - Perubahan iklim merupakan salah satu faktor yang berperan dalam perkembangan wereng batang cokelat yang merupakan hama tanaman padi, kata pakar pertanian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Triwibowo Yuwono.
"Curah hujan yang cukup tinggi di musim kemarau pada 2010 memberikan kondisi mikroklimat yang lembab, sehingga kondusif bagi tumbuh kembang hama wereng batang cokelat," katanya di Yogyakarta, Kamis.
Selain itu, menurut dia, tidak adanya rotasi tanaman dan pola tanam padi yang tidak serempak juga menjadi penyebab meningkatnya populasi wereng batang cokelat. Dengan penanaman yang tidak serempak menjadikan pakan selalu tersedia bagi wereng.
"Oleh karena itu, kami mengimbau petani agar menanam padi secara serempak, dengan varietas tanaman dan umur yang sama dapat meminimalkan serangan wereng. Selain itu, juga menekan semaksimal mungkin penggunaan pestisida dalam pengendalian hama tersebut," katanya.
Ia mengatakan keberhasilan mengatasi wereng batang cokelat sangat ditentukan oleh kecepatan dan akurasi dalam mengambil keputusan serta skala pengelolaan yang mampu mengurangi terjadinya migrasi secara besar-besaran dan terus menerus.
Oleh karena itu, kerja sama dan sinergi antara perguruan tinggi, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah wereng batang cokelat dan organisme pengganggu lainnya agar kebutuhan beras nasional tercukupi.
"Keterlibatan berbagai pihak secara intensif sangat mungkin mampu mengekstrapolasi keberhasilan mengatasi hama wereng batang cokelat," kata Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.(*)
"Curah hujan yang cukup tinggi di musim kemarau pada 2010 memberikan kondisi mikroklimat yang lembab, sehingga kondusif bagi tumbuh kembang hama wereng batang cokelat," katanya di Yogyakarta, Kamis.
Selain itu, menurut dia, tidak adanya rotasi tanaman dan pola tanam padi yang tidak serempak juga menjadi penyebab meningkatnya populasi wereng batang cokelat. Dengan penanaman yang tidak serempak menjadikan pakan selalu tersedia bagi wereng.
"Oleh karena itu, kami mengimbau petani agar menanam padi secara serempak, dengan varietas tanaman dan umur yang sama dapat meminimalkan serangan wereng. Selain itu, juga menekan semaksimal mungkin penggunaan pestisida dalam pengendalian hama tersebut," katanya.
Ia mengatakan keberhasilan mengatasi wereng batang cokelat sangat ditentukan oleh kecepatan dan akurasi dalam mengambil keputusan serta skala pengelolaan yang mampu mengurangi terjadinya migrasi secara besar-besaran dan terus menerus.
Oleh karena itu, kerja sama dan sinergi antara perguruan tinggi, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah wereng batang cokelat dan organisme pengganggu lainnya agar kebutuhan beras nasional tercukupi.
"Keterlibatan berbagai pihak secara intensif sangat mungkin mampu mengekstrapolasi keberhasilan mengatasi hama wereng batang cokelat," kata Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.(*)
Kamis, 23 Juni 2011
Dua Gempa Landa Indonesia Pagi Ini
Satu gempa di barat daya Cilacap dan satu lagi di barat daya Bitung.
VIVAnews - Dua gempa di atas 5 skala Richter terjadi di dua tempat di Indonesia pagi ini. Gempa pertama terjadi pada pukul 04.43 di barat daya Cilacap, Jawa Tengah, dengan kekuatan 5,7 skala Richter. Gempa kedua terjadi di barat daya Bitung, Sulawesi Utara, pukul 08.19 WIB, Sabtu 14 Mei 2011, dengan kekuatan 5,5 skala Richter.
Gempa di Cilacap ini terjadi di laut, pada kedalaman 10 kilometer, 290 kilometer barat daya Cilacap atau 9,93 lintang selatan dan 107,6 bujur timur. Gempa ini tidak berpotensi tsunami.
Gempa di Bitung terjadi di laut pula di kedalaman 101 kilometer, 133 barat daya Bitung atau 0,25 lintang utara dan 125,14 bujur timur. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, gempa ini juga tidak berpotensi tsunami.
VIVAnews - Dua gempa di atas 5 skala Richter terjadi di dua tempat di Indonesia pagi ini. Gempa pertama terjadi pada pukul 04.43 di barat daya Cilacap, Jawa Tengah, dengan kekuatan 5,7 skala Richter. Gempa kedua terjadi di barat daya Bitung, Sulawesi Utara, pukul 08.19 WIB, Sabtu 14 Mei 2011, dengan kekuatan 5,5 skala Richter.
Gempa di Cilacap ini terjadi di laut, pada kedalaman 10 kilometer, 290 kilometer barat daya Cilacap atau 9,93 lintang selatan dan 107,6 bujur timur. Gempa ini tidak berpotensi tsunami.
Gempa di Bitung terjadi di laut pula di kedalaman 101 kilometer, 133 barat daya Bitung atau 0,25 lintang utara dan 125,14 bujur timur. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, gempa ini juga tidak berpotensi tsunami.
Senin, 20 Juni 2011
Dua Penambang Warga Lebak Tewas Tertimbun Tanah
Lebak (ANTARA News) - Dua warga Kabupaten Lebak, Banten, tewas tertimbun tanah saat melakukan penambangan batu bara dan emas di wilayah Kecamatan Cibeber dan Cihara.
"Kedua warga itu bernama Wira bin Madura dan Mista bin Kibri," kata Kepala Kepolisian Sektor Cibeber Kabupaten Lebak Ajun Komisaris Nur Aripin, Senin.
Ia mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan pemeriksaan karena belum mengetahui secara pasti kematian dua penggali tersebut, terlebih warga tidak mau dijadikan saksi.
Korban diduga tewas akibat tertimbun tanah setelah melakukan penggalian emas dan batu bara.
Wira tewas sedang menggali emas tanpa izin di Kecamatan Cibeber pada Kamis (16/6), sedang Mista di lokasi penambangan batu bara Minggu (19/6).
Saat ini kedua korban tersebut sudah dimakamkan oleh keluarganya, ujarnya.
Menurut dia, pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan kepada warga agar tidak melakukan penambangan karena khawatir menimbulkan longsoran.
Sebab kondisi lubang-lubang di lokasi penambangan emas maupun batu bara sangat rawan tertimbun.
"Kami seringkali melakukan imbauan kepada warga agar tidak memakan korban jiwa," katanya.
Sementara itu, sejumlah warga Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak mengaku mereka meminta kepolisian memeriksa kematian dua korban tersebut karena saat ini aktivitas penggalian emas dan batu bara kembali marak, padahal sangat rawan tertimbun tanah.
"Saya berharap pelaku "ilegal mining" atau pertambangan tanpa izin ditindak tegas," kata Busro, warga Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak.
"Kedua warga itu bernama Wira bin Madura dan Mista bin Kibri," kata Kepala Kepolisian Sektor Cibeber Kabupaten Lebak Ajun Komisaris Nur Aripin, Senin.
Ia mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan pemeriksaan karena belum mengetahui secara pasti kematian dua penggali tersebut, terlebih warga tidak mau dijadikan saksi.
Korban diduga tewas akibat tertimbun tanah setelah melakukan penggalian emas dan batu bara.
Wira tewas sedang menggali emas tanpa izin di Kecamatan Cibeber pada Kamis (16/6), sedang Mista di lokasi penambangan batu bara Minggu (19/6).
Saat ini kedua korban tersebut sudah dimakamkan oleh keluarganya, ujarnya.
Menurut dia, pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan kepada warga agar tidak melakukan penambangan karena khawatir menimbulkan longsoran.
Sebab kondisi lubang-lubang di lokasi penambangan emas maupun batu bara sangat rawan tertimbun.
"Kami seringkali melakukan imbauan kepada warga agar tidak memakan korban jiwa," katanya.
Sementara itu, sejumlah warga Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak mengaku mereka meminta kepolisian memeriksa kematian dua korban tersebut karena saat ini aktivitas penggalian emas dan batu bara kembali marak, padahal sangat rawan tertimbun tanah.
"Saya berharap pelaku "ilegal mining" atau pertambangan tanpa izin ditindak tegas," kata Busro, warga Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak.
Rabu, 15 Juni 2011
Tapanuli Utara Data Korban Gempa
Tapanuli Utara, Sumut (ANTARA News) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapanuli Utara, Sumatra Utara melakukan pendataan terhadap kerusakan akibat bencana gempa berkekuatan 5,5 skala Richter yang terjadi dua kali pada Selasa (14/6) pukul 07.08 WIB dan 10.01 WIB di wilayah tersebut.
"Kita telah mendata serta membuat laporan atas kerusakan dan korban yang terjadi akibat guncangan gempa berkedalaman 10 km di bawah tanah, pada 30 km arah tenggara kota Tarutung tersebut," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapanuli Utara Tumbur Hutabarat di Tarutung, Rabu.
Ia mengatakan, gempa berpusat di 1.79 lintang utara (LU) dan 99.13 bujur timur (BT) itu telah mengakibatkan sejumlah kerusakan di kecamatan Pahae Jae, yakni, robohnya 11 ruang kelas gedung SMA negeri 1, karena rusak berat dan kerusakan pada lima belas ruang kelas SMP Negeri 1.
Selain itu, kerusakan terjadi pada sejumlah rumah ibadah, di antaranya, Masjid Raya Aek Botik, gereja HKI, gereja HKBP Sukamaju serta gereja Bethel Injil yang mengalami rusak berat.
"179 unit rumah penduduk rusak dan korban luka ringan mencapai 50 orang serta mengakibatkan kerusakan pada Balai Benih Ikan dan dua unit bangunan PAUD ditambah 1 unit gedung TK," kata Tumbur.
Kerusakan di kecamatan Pahae Julu, kata dia, mengakibatkan tiga titik jalan lintas Sumatera mengalami longsor dan kerusakan pada gereja HKBP Sigompulon dan HKBP Siumataniari serta satu unit rumah penduduk.
Di kecamatan Simangumban, lanjutnya, guncangan gempa mengakibatkan tujuh unit rumah penduduk rusak berat, 26 unit rusak ringan, 1 unit gereja HKBP dan 1 unit Masjid rusak ringan serta 1 unit gedung SD mengalami kerusakan ringan.
Ia mengatakan, pihaknya telah menghimbau penduduk yang rumahnya mengalami kerusakan agar tinggal di tenda sementara.
"Pemda setempat telah berupaya mendirikan Posko dan masih terus mendata kerusakan lain serta menyarankan warga korban untuk tinggal pada tenda yang disediakan," kata Tumbur.
"Kita telah mendata serta membuat laporan atas kerusakan dan korban yang terjadi akibat guncangan gempa berkedalaman 10 km di bawah tanah, pada 30 km arah tenggara kota Tarutung tersebut," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapanuli Utara Tumbur Hutabarat di Tarutung, Rabu.
Ia mengatakan, gempa berpusat di 1.79 lintang utara (LU) dan 99.13 bujur timur (BT) itu telah mengakibatkan sejumlah kerusakan di kecamatan Pahae Jae, yakni, robohnya 11 ruang kelas gedung SMA negeri 1, karena rusak berat dan kerusakan pada lima belas ruang kelas SMP Negeri 1.
Selain itu, kerusakan terjadi pada sejumlah rumah ibadah, di antaranya, Masjid Raya Aek Botik, gereja HKI, gereja HKBP Sukamaju serta gereja Bethel Injil yang mengalami rusak berat.
"179 unit rumah penduduk rusak dan korban luka ringan mencapai 50 orang serta mengakibatkan kerusakan pada Balai Benih Ikan dan dua unit bangunan PAUD ditambah 1 unit gedung TK," kata Tumbur.
Kerusakan di kecamatan Pahae Julu, kata dia, mengakibatkan tiga titik jalan lintas Sumatera mengalami longsor dan kerusakan pada gereja HKBP Sigompulon dan HKBP Siumataniari serta satu unit rumah penduduk.
Di kecamatan Simangumban, lanjutnya, guncangan gempa mengakibatkan tujuh unit rumah penduduk rusak berat, 26 unit rusak ringan, 1 unit gereja HKBP dan 1 unit Masjid rusak ringan serta 1 unit gedung SD mengalami kerusakan ringan.
Ia mengatakan, pihaknya telah menghimbau penduduk yang rumahnya mengalami kerusakan agar tinggal di tenda sementara.
"Pemda setempat telah berupaya mendirikan Posko dan masih terus mendata kerusakan lain serta menyarankan warga korban untuk tinggal pada tenda yang disediakan," kata Tumbur.
Rabu, 08 Juni 2011
Alat Pemantau Dicuri, Taruhan Nyawa di Dieng
VIVAnews - Di saat aktivitas Gunung Dieng, Jawa Tengah sedang siaga dan kekhawatiran gempa makin memberi tekanan serta gas beracun yang keluar makin banyak, ada saja tangan-tangan nakal yang beraksi.
Alat pemantau gempa Dieng raib. "Dicuri dengan sukses, ketahuan Jumat pagi pukul 06.00 WIB," kata Kepala Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Surono saat dihubungi VIVAnews.com, Jumat 3 Juni 2011.
Meski tak mempengaruhi kerja pemantauan Dieng secara keseluruhan, kata Surono, hilangnya alat tersebut akan membuat pihaknya berpikir keras untuk mengambil keputusan. Terkait ketelitian dan keakuratan data.
Surono mengaku tak habis pikir, mengapa ada saja orang iseng yang mengambil keuntungan dengan taruhan berbahaya: nyawa dan keselamatan orang banyak. "Paling-paling yang bisa dijual aki, kami beli baru Rp750 ribu, dipasang 31 Mei 2011, masih baru. Kalaupun dijual paling laku separuhnya, Rp300 ribu. Dia dapat Rp300 ribu, saya rugi Rp300 juta," kata dia.
Terkait kondisi Dieng terkini, Surono menjelaskan karakter gunung ini berubah. "Sebelum siaga dominan gempa dalam, sekarang gempa dangkal. Aktivitasnya makin dangkal," kata dia.
Aktivitas dangkal itu berpotensi membuat gas yang tersembur makin banyak. Meski tak kelihatan. "Gas di Dieng itu gas kering, seperti CO2, penduduk yang terbiasa mencium bau belerang, tahu itu. Ini membahayakan," kata Surono.
Meski demikian, ada saja warga yang ngeyel dan tak mau mengungsi. Kalaupun mengungsi, ada saja yang nekat berkali-kali kembali ke ladang atau ke rumah yang berada dalam zona bahaya 1 kilometer dari Kawah Timbang. "Kalau nggak ngeyel, nggak afdol," tambah Surono.
Salah satu alasan yang sering dipakai warga, takut harta bendanya hilang. "Ini masalah nyawa, bukan barang. Kalau barang bisa dibeli kalau ada duit, tapi kalau nyawa, rongsokannya nggak ada yang jual," kata Surono.
Karena menganggap Dieng serius, sejak beberapa hari lalu, Surono sudah ada di lokasi. Ini bentuk pertanggungjawabannya. "Tak ada anak buah salah, yang terjadi pemimpin nggak benar. Jangan sampai saya memutuskan tanpa melihat sendiri," kata pria yang akrab dipanggil "Mbah Rono" ini.
Surono juga mengharap warga setempat juga menganggap erupsi Dieng kali ini serius. "Jangan lupakan bencana 1979, sekitar 30 tahun lalu, masuk banyak alumni, saksi hidup yang masih ada. Jangan lupakan itu," kata Surono.
Kala itu, 20 Februari 1979, Dieng mengeluarkan gas beracun. Setidaknya 149 warga tewas terjebak kungkungan gas. "Gas bisa ke luar dari mana saja, tak hanya dari kawah, tapi juga dari rekahan tanah," kata Surono.
Warga juga diminta mengerti mengapa pusat vulkanologi memberikan peringatan keras, zona bahaya 1.000 meter. "Kami harus berani berbuat salah tapi nggak ada korban, daripada ragu-ragu. Keragu-raguan menyangkut nyawa," ujarnya. (art)
Alat pemantau gempa Dieng raib. "Dicuri dengan sukses, ketahuan Jumat pagi pukul 06.00 WIB," kata Kepala Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Surono saat dihubungi VIVAnews.com, Jumat 3 Juni 2011.
Meski tak mempengaruhi kerja pemantauan Dieng secara keseluruhan, kata Surono, hilangnya alat tersebut akan membuat pihaknya berpikir keras untuk mengambil keputusan. Terkait ketelitian dan keakuratan data.
Surono mengaku tak habis pikir, mengapa ada saja orang iseng yang mengambil keuntungan dengan taruhan berbahaya: nyawa dan keselamatan orang banyak. "Paling-paling yang bisa dijual aki, kami beli baru Rp750 ribu, dipasang 31 Mei 2011, masih baru. Kalaupun dijual paling laku separuhnya, Rp300 ribu. Dia dapat Rp300 ribu, saya rugi Rp300 juta," kata dia.
Terkait kondisi Dieng terkini, Surono menjelaskan karakter gunung ini berubah. "Sebelum siaga dominan gempa dalam, sekarang gempa dangkal. Aktivitasnya makin dangkal," kata dia.
Aktivitas dangkal itu berpotensi membuat gas yang tersembur makin banyak. Meski tak kelihatan. "Gas di Dieng itu gas kering, seperti CO2, penduduk yang terbiasa mencium bau belerang, tahu itu. Ini membahayakan," kata Surono.
Meski demikian, ada saja warga yang ngeyel dan tak mau mengungsi. Kalaupun mengungsi, ada saja yang nekat berkali-kali kembali ke ladang atau ke rumah yang berada dalam zona bahaya 1 kilometer dari Kawah Timbang. "Kalau nggak ngeyel, nggak afdol," tambah Surono.
Salah satu alasan yang sering dipakai warga, takut harta bendanya hilang. "Ini masalah nyawa, bukan barang. Kalau barang bisa dibeli kalau ada duit, tapi kalau nyawa, rongsokannya nggak ada yang jual," kata Surono.
Karena menganggap Dieng serius, sejak beberapa hari lalu, Surono sudah ada di lokasi. Ini bentuk pertanggungjawabannya. "Tak ada anak buah salah, yang terjadi pemimpin nggak benar. Jangan sampai saya memutuskan tanpa melihat sendiri," kata pria yang akrab dipanggil "Mbah Rono" ini.
Surono juga mengharap warga setempat juga menganggap erupsi Dieng kali ini serius. "Jangan lupakan bencana 1979, sekitar 30 tahun lalu, masuk banyak alumni, saksi hidup yang masih ada. Jangan lupakan itu," kata Surono.
Kala itu, 20 Februari 1979, Dieng mengeluarkan gas beracun. Setidaknya 149 warga tewas terjebak kungkungan gas. "Gas bisa ke luar dari mana saja, tak hanya dari kawah, tapi juga dari rekahan tanah," kata Surono.
Warga juga diminta mengerti mengapa pusat vulkanologi memberikan peringatan keras, zona bahaya 1.000 meter. "Kami harus berani berbuat salah tapi nggak ada korban, daripada ragu-ragu. Keragu-raguan menyangkut nyawa," ujarnya. (art)
Selasa, 07 Juni 2011
Staf Presiden : Tuduhan LSM Tidak Benar
Jakarta (ANTARA News) - Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Agus Purnomo menyatakan tuduhan beberapa LSM Lingkungan bahwa pemerintah lebih mengakomodir kepentingan pengusaha dalam Inpres 10/2011 tentang moratorium izin kehutanan adalah tidak benar.
"Di dalam negara demokrasi, orang boleh berpendapat apa saja. Bahwa dalam Inpres moratorium tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan komitmen mengkonservasi puluhan juta hektare hutan primer dan seluruh lahan gambut," kata Agus Purnomo yang dihubungi di Jakarta, Senin.
Agus Purnomo yang lebih akrab dipanggil Pungki menyatakan hal tersebut membantah pernyataan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki kecenderungan melindungi kepentingan pengusaha saja.
Koalisi LSM yang terdiri dari WALHI, HUMA, Greenpeace, Sawit Watch, JATAM, Debt Watch, BIC dan ICEL tersebut mengkritisi Inpres No.10/2011 tentang Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut yang dinilai lebih menguntungkan para pengusaha di bidang kehutanan.
Pungki mengatakan Inpres moratorium berisi penundaan izin pengelolaan untuk seluruh hutan alam primer dan seluruh lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan Area Penggunaan Lain (APL).
Dari data Kementerian Kehutanan pada 2010, luas hutan alam primer mencapai 64,2 juta hektare, lahan gambut mencapai 24,5 juta hektare, dan luas hutan sekunder mencapai 36,6 juta hektare yang juga tersebar di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan Area Penggunaan Lain.
"Sebanyak 64 juta hutan primer dan seluruh lahan gambut yang dikonservasi itu sudah pasti bertentangan dengan kemauan banyak pihak. Jadi tuduhan LSM itu tidak beralasan," tegasnya.
Mengenai pernyataan Koalisi LSM mengenai peta indikatif kehutanan dari Inpres 10/2011 yang tidak akurat luas hutan primer dan lahan gambut, Staf Khusus Presiden menyatakan menyatakan berterima kasih terhadap saran dan masukan untuk penyempurnaan data peta indikatif tersebut.
"Tentang perbaikan data dan peta indikatif, saya terimakasih atas saran tersebut karena penyempurnaan data yang memang diperlukan," katanya.
Dia mengatakan sesuai Inpres 10/2011, akan ada perbaikan terhadap peta indikatif setiap enam bulan.
"Oleh karena itu, kita menunggu masukan yang lebih kongkrit untuk perbaikan peta indikatif. Bagian mana yang salah, maka kita akan ubah tanpa protes kalau memang data yang diajukan tersebut lebih benar dan lebih mutakhir," katanya.
Akan ada pertemuan dengan berbagai pihak untuk verifikasi data demi penyempurnaan peta indikatif.
"Kita adopsi tanpa ada keraguan, tidak ada rasa malu hati terhadap masukan dan saran dari siapapun, baik dari LSM, perusahaan ataupun masyarakat," katanya.
Pungki juga mengoreksi persepsi Koalisi LSM yang menyebutkan bahwa hutan yang telah dinyatakan dikonservasi berdasarkan peraturan tidak perlu masuk dalam Inpres Moratorium.
"Orang yang berpendapat seperti itu, dengan sengaja melupakan PP No.10/2010 yang ditandatangani pada Januari 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Hutan," katanya.
Dalam PP No.10/2010 disebutkan bahwa hutan konservasi bisa diubah menjadi hutan produksi, yang menjadi dasar perubahan hutan konservasi menjadi hutan produksi atau peruntukan lainnya.
Pungki menambahkan PP tersebut dibuat karena banyaknya permaslaahan dalam penetapan kawasan konservasi di masa lalu.
Sebelumnya, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menyatakan Inpres Moratorium Izin Hutan jauh dari niat baik untuk menyelamatkan hutan alam yang tersisa karena pemerintah Indonesia memiliki kecenderungan melindungi kepentingan pengusaha saja. ***4***
(N006/S019)
"Di dalam negara demokrasi, orang boleh berpendapat apa saja. Bahwa dalam Inpres moratorium tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan komitmen mengkonservasi puluhan juta hektare hutan primer dan seluruh lahan gambut," kata Agus Purnomo yang dihubungi di Jakarta, Senin.
Agus Purnomo yang lebih akrab dipanggil Pungki menyatakan hal tersebut membantah pernyataan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki kecenderungan melindungi kepentingan pengusaha saja.
Koalisi LSM yang terdiri dari WALHI, HUMA, Greenpeace, Sawit Watch, JATAM, Debt Watch, BIC dan ICEL tersebut mengkritisi Inpres No.10/2011 tentang Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut yang dinilai lebih menguntungkan para pengusaha di bidang kehutanan.
Pungki mengatakan Inpres moratorium berisi penundaan izin pengelolaan untuk seluruh hutan alam primer dan seluruh lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan Area Penggunaan Lain (APL).
Dari data Kementerian Kehutanan pada 2010, luas hutan alam primer mencapai 64,2 juta hektare, lahan gambut mencapai 24,5 juta hektare, dan luas hutan sekunder mencapai 36,6 juta hektare yang juga tersebar di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan Area Penggunaan Lain.
"Sebanyak 64 juta hutan primer dan seluruh lahan gambut yang dikonservasi itu sudah pasti bertentangan dengan kemauan banyak pihak. Jadi tuduhan LSM itu tidak beralasan," tegasnya.
Mengenai pernyataan Koalisi LSM mengenai peta indikatif kehutanan dari Inpres 10/2011 yang tidak akurat luas hutan primer dan lahan gambut, Staf Khusus Presiden menyatakan menyatakan berterima kasih terhadap saran dan masukan untuk penyempurnaan data peta indikatif tersebut.
"Tentang perbaikan data dan peta indikatif, saya terimakasih atas saran tersebut karena penyempurnaan data yang memang diperlukan," katanya.
Dia mengatakan sesuai Inpres 10/2011, akan ada perbaikan terhadap peta indikatif setiap enam bulan.
"Oleh karena itu, kita menunggu masukan yang lebih kongkrit untuk perbaikan peta indikatif. Bagian mana yang salah, maka kita akan ubah tanpa protes kalau memang data yang diajukan tersebut lebih benar dan lebih mutakhir," katanya.
Akan ada pertemuan dengan berbagai pihak untuk verifikasi data demi penyempurnaan peta indikatif.
"Kita adopsi tanpa ada keraguan, tidak ada rasa malu hati terhadap masukan dan saran dari siapapun, baik dari LSM, perusahaan ataupun masyarakat," katanya.
Pungki juga mengoreksi persepsi Koalisi LSM yang menyebutkan bahwa hutan yang telah dinyatakan dikonservasi berdasarkan peraturan tidak perlu masuk dalam Inpres Moratorium.
"Orang yang berpendapat seperti itu, dengan sengaja melupakan PP No.10/2010 yang ditandatangani pada Januari 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Hutan," katanya.
Dalam PP No.10/2010 disebutkan bahwa hutan konservasi bisa diubah menjadi hutan produksi, yang menjadi dasar perubahan hutan konservasi menjadi hutan produksi atau peruntukan lainnya.
Pungki menambahkan PP tersebut dibuat karena banyaknya permaslaahan dalam penetapan kawasan konservasi di masa lalu.
Sebelumnya, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menyatakan Inpres Moratorium Izin Hutan jauh dari niat baik untuk menyelamatkan hutan alam yang tersisa karena pemerintah Indonesia memiliki kecenderungan melindungi kepentingan pengusaha saja. ***4***
(N006/S019)
Presiden Apresiasi Pendidikan Lingkungan Usia Dini
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan apresiasi terhadap para guru dan pendidik yang mengajarkan pendidikan lingkungan sejak usia dini kepada para siswa sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
"Yang paling mengerti pendidikan (akan berpandangan-red), masa keemasan untuk pengetahuan adalah 12 tahun pertama, karena disitu kita bisa bangun sikap dan perilaku seseorang," kata Presiden dalam peringatan hari lingkungan hidup se-dunia di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
"Yang paling mengerti pendidikan (akan berpandangan-red), masa keemasan untuk pengetahuan adalah 12 tahun pertama, karena disitu kita bisa bangun sikap dan perilaku seseorang," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan upaya para guru dan pendidik tersebut harus terus didorong sehingga semakin banyak anak Indonesia yang menyadari pentingnya pemeliharaan lingkungan sejak usia dini.
Dalam peringatan tersebut, juga disampaikan penghargaan bagi sekolah-sekolah yang menerapkan wawasan lingkungan.
Untuk kategori sekolah dasar diterima oleh SDN 12 Benhil Bendungan Hilir Jakarta, SDN 9 Bantarjati Bogor Jabar, SDN 4 Metro Lampung, SDN Kandangan III Surabaya, SDN 001 Lima Puluh Pekanbaru, Riau, SDN Dinoyo III Malang, Jatim dan SDN 005 Bukit Raya Pekanbaru Riau.
Penghargaan bagi sekolah menengah pertama diterima oleh SMPN 2 Kebomas Gresik, Jatim, SMPN 1 Merakurak Tuban, Jatim, SMPN 10 Sukabumi Jabar, SMPN 10 Samarinda, Kaltim, SMPN 1 Cigombong Sukabumi, Jabar, SMP Muhammadiyah Yogyakarta dan SMPN 1 Balikpapan, Kaltim.
Bagi kategori sekolah menengah atas, penghargaan diterima oleh SMA 10 Malang, Jatim, SMKN 1 Probolinggo Jatim, SMAN 1 Wringinanom Gresik, Jatim, SMAN 5 Jember, Jatim, SMAN 2 Wonosari Yogyakarta, SMAN 1 Bandar Bener Meuriah Aceh dan SMAN 1 Geger Madiun, Jatim.
Dalam peringatan hari lingkungan hidup se-dunia tersebut juga disampaikan penghargaan kalpataru bagi penyelamat lingkungan serta adipura.
Untuk kategori perintis lingkungan penghargaan diterima oleh Sugiarto dari Desa Cowek, Kabupaten Pasuruan, Jatim. Marmis Asid dari Jalan Lintas Talu Panti, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumbar dan Dra.Lulut Sri Yeliani dari Surabaya, Jatim.
Kategori Pengabdi lingkungan diterima oleh Soleman Ngongo dari Desa Tematana Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT. Surjadi SP dari Kabupaten Bangli Provinsi Bali dan Sudarli dari Desa Purwodadi Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY.
Sedangkan kategori pembina lingkungan diterima oleh Aang Hamid Suganda dari Kabupaten Kuningan, Jabar dan Krido Suprayitno dari desa Sendangtirto Kabupaten Sleman Provinsi DIY.
Untuk kategori adipura kota Metropolitan diterima oleh Surabaya dan Palembang. Kategori kota besar oleh Yogyakarta dan Pekanbaru sementara kota sedang dan kecil masing-masing diterima oleh 17 kota sedang dan 42 kota kecil.
Peringatan tersebut dihadiri oleh seluruh menteri kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga negara dan sejumlah pejabat lainnya.
(*)
"Yang paling mengerti pendidikan (akan berpandangan-red), masa keemasan untuk pengetahuan adalah 12 tahun pertama, karena disitu kita bisa bangun sikap dan perilaku seseorang," kata Presiden dalam peringatan hari lingkungan hidup se-dunia di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
"Yang paling mengerti pendidikan (akan berpandangan-red), masa keemasan untuk pengetahuan adalah 12 tahun pertama, karena disitu kita bisa bangun sikap dan perilaku seseorang," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan upaya para guru dan pendidik tersebut harus terus didorong sehingga semakin banyak anak Indonesia yang menyadari pentingnya pemeliharaan lingkungan sejak usia dini.
Dalam peringatan tersebut, juga disampaikan penghargaan bagi sekolah-sekolah yang menerapkan wawasan lingkungan.
Untuk kategori sekolah dasar diterima oleh SDN 12 Benhil Bendungan Hilir Jakarta, SDN 9 Bantarjati Bogor Jabar, SDN 4 Metro Lampung, SDN Kandangan III Surabaya, SDN 001 Lima Puluh Pekanbaru, Riau, SDN Dinoyo III Malang, Jatim dan SDN 005 Bukit Raya Pekanbaru Riau.
Penghargaan bagi sekolah menengah pertama diterima oleh SMPN 2 Kebomas Gresik, Jatim, SMPN 1 Merakurak Tuban, Jatim, SMPN 10 Sukabumi Jabar, SMPN 10 Samarinda, Kaltim, SMPN 1 Cigombong Sukabumi, Jabar, SMP Muhammadiyah Yogyakarta dan SMPN 1 Balikpapan, Kaltim.
Bagi kategori sekolah menengah atas, penghargaan diterima oleh SMA 10 Malang, Jatim, SMKN 1 Probolinggo Jatim, SMAN 1 Wringinanom Gresik, Jatim, SMAN 5 Jember, Jatim, SMAN 2 Wonosari Yogyakarta, SMAN 1 Bandar Bener Meuriah Aceh dan SMAN 1 Geger Madiun, Jatim.
Dalam peringatan hari lingkungan hidup se-dunia tersebut juga disampaikan penghargaan kalpataru bagi penyelamat lingkungan serta adipura.
Untuk kategori perintis lingkungan penghargaan diterima oleh Sugiarto dari Desa Cowek, Kabupaten Pasuruan, Jatim. Marmis Asid dari Jalan Lintas Talu Panti, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumbar dan Dra.Lulut Sri Yeliani dari Surabaya, Jatim.
Kategori Pengabdi lingkungan diterima oleh Soleman Ngongo dari Desa Tematana Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT. Surjadi SP dari Kabupaten Bangli Provinsi Bali dan Sudarli dari Desa Purwodadi Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY.
Sedangkan kategori pembina lingkungan diterima oleh Aang Hamid Suganda dari Kabupaten Kuningan, Jabar dan Krido Suprayitno dari desa Sendangtirto Kabupaten Sleman Provinsi DIY.
Untuk kategori adipura kota Metropolitan diterima oleh Surabaya dan Palembang. Kategori kota besar oleh Yogyakarta dan Pekanbaru sementara kota sedang dan kecil masing-masing diterima oleh 17 kota sedang dan 42 kota kecil.
Peringatan tersebut dihadiri oleh seluruh menteri kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga negara dan sejumlah pejabat lainnya.
(*)
Langganan:
Postingan (Atom)